SAMARINDA - Peran serta Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) sebagai mitra pemerintah dalam menggerakkan usaha menengah kecil dan mikro (UMKM) dengan melakukan pemberdayaan perempuan mendapat apresiasi dari pimpinan Badan Otorita IKN.
"Dalam rangka memenuhi undangan Badan Otorita IKN terkait pemberdayaan masyarakat, IWAPI Kaltim melakukan kunjungan ke Kantor Badan Otorita IKN di Jakarta, Kamis lalu. Pertemuan dihadiri antara lain oleh Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono didampingi Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe dan ketua Tim Transisi IKN, Dr. Diani Sadiwati. Dari pihak IWAPI dihadiri Ketua dan Sekretaris DPD IWAPI Kaltim, Dayang Joice Joenetta, " kata Ketua DPD IWAPI Kaltim, Hj. Ernawaty Gafar, SE, di Samarinda, Kamis (23/6/2022).
Ernawaty menambahkan dalam pertemuan tersebut, Badan Otorita menyambut baik peran serta IWAPI Kaltim sebagai mitra pemerintah dalam rangka menggerakkan UMKM melalui pemberdayaan perempuan.
" Kami menjelaskan juga struktur organisasi IWAPI Kaltim di seluruh Kab/Kota termasuk yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sebagai lokasi IKN. Untuk Kecamatan Sepaku, khususnya di desa Bumi Harapan dan desa Pamaluan Kabupaten PPU, IWAPI Kaltim telah membentuk Tim Pelatihan dan Pembinaan dalam Pemberdayaan Perempuan. Adapun produk unggulan di Sepaku, antara lain berbagai produk olahan makanan, Kain tenun dengan corak lokal, Tas olahan dari rajut, Jamu instan dan keset dari serabut kelapa, " jelas pengusaha bidang kontraktor ini.
Ia menerangkan pihak Badan Otorita IKN dengan IWAPI Kaltim rencananya akan melakukan MoU agar ada pelibatan pengusaha lokal yang tergabung di IWAPI dalam proses pembangunan IKN. Bentuk kerjasama hingga saat ini masih dalam pembahasan, namun intinya ada dukungan dari Badan Otorita IKN untuk mengikutsertakan IWAPI Kaltim dalam pemberdayaan masyarakat.
"Dengan adanya MoU tersebut, para pelaku usaha, khususnya yang tergabung dalam IWAPI Kaltim dapat memberikan kontribusi yang saling menguntungkan dalam proses pembangunan IKN. Pelibatan IWAPI dengan masyarakat setempat sekaligus menjawab aspirasi masyarakat Kaltim agar dalam proses pemindahan dan pembangunan IKN, tidak menjadi penonton saja. Keberadaan IKN di Kaltim bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, " tutupnya. ** (Ence)
